HUKUM TATA RUANG

Hukum Tata Ruang adalah cabang hukum yang didominasi oleh hukum publik yang bertujuan untuk memastikan pembangunan kota dan wilayah permukiman lainnya secara terencana, sehat, dan sesuai dengan kondisi lingkungan, yang mengatur penggunaan lahan, perencanaan, dan kegiatan konstruksi. Rencana tata ruang dan tindakan administratif yang menentukan bentuk penggunaan properti, ketentuan pembangunan, dan batasan hak milik, berdampak langsung pada hak milik individu dan kepentingan umum. Kompleksitas peraturan perundang-undangan dan keragaman tindakan administratif di bidang ini membawa serta proses hukum yang membutuhkan keahlian khusus.

​

Sebagai Kantor Hukum Av. Yılmaz DERVİŞ, kami menyediakan konsultasi hukum komprehensif dan jasa pengacara kepada klien kami dalam penyelesaian sengketa yang timbul dari Hukum Tata Ruang dan penanganan proses administratif. Tujuan kami adalah untuk melindungi hak-hak klien kami yang timbul dari peraturan tata ruang dan membela kepentingan mereka dengan menempuh jalur hukum terhadap tindakan administratif.

​

Layanan Utama Kami dalam Hukum Tata Ruang:

​

• Prosedur Hukum Terkait Rencana Tata Ruang:

  • Pengajuan dan penanganan gugatan pembatalan atas dugaan ketidaksesuaian dengan hukum terhadap Rencana Tata Ruang (Rencana Tata Ruang Umum dan Rencana Tata Ruang Detail) yang memuat keputusan pembangunan umum kota.

  • Pengurusan kasus-kasus terkait perubahan rencana tata ruang yang menyebabkan hilangnya hak dan yang dilakukan terhadap rencana tata ruang yang berlaku.

​​

• Izin Mendirikan Bangunan, Sertifikat Laik Fungsi, dan Kegiatan Konstruksi

  • Pengurusan proses administrasi dan litigasi terkait permohonan dan pembatalan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai legalitas awal kegiatan konstruksi, serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF) setelah bangunan selesai dibangun.

  • Pendampingan hukum dalam pengajuan keberatan dan gugatan pembatalan terhadap temuan bangunan ilegal yang terindikasi melanggar peraturan tata ruang, serta terhadap surat keputusan pembongkaran dan sanksi denda administratif yang diberlakukan atas bangunan-bangunan tersebut.

​​

• Penataan Ruang dan Revitalisasi Perkotaan:

  • Gugatan pengawasan dan pembatalan atas keabsahan hukum proses penataan tanah dan lahan (pemecahan bidang, penggabungan bidang) yang dikenal sebagai implementasi Pasal 18 Undang-Undang Tata Ruang.

  • Sengketa dalam lingkup Hukum Transformasi Perkotaan; dalam konteks ini, keberatan atas keputusan identifikasi bangunan berisiko, dukungan hukum dalam proses perjanjian dengan pemilik, proses pengadaan tanah jika tidak ada kesepakatan, dan gugatan pembatalan yang diajukan terhadap transaksi transformasi perkotaan.

​​

• Isu Hukum Tata Ruang Lainnya:

  • Kami menyediakan konsultasi dan representasi hukum dalam proses hukum terkait kejahatan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh konstruksi/pembangunan, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan dikategorikan sebagai tindak pidana di bawah Hukum Pidana Turki (TCK).

    Konsultasi hukum mendalam mengenai status zonasi terkini dan hak pembangunan properti (koefisien lantai bangunan, jumlah lantai, dll.).

​​

Hukum Tata Ruang adalah bidang teknis yang erat kaitannya dengan berbagai cabang hukum seperti hukum administrasi negara, hukum kebendaan, dan hukum pidana. Mengingat rencana dan implementasi tata ruang merupakan tindakan administratif yang memiliki dampak signifikan terhadap hak milik, mendapatkan dukungan hukum sangat penting untuk menghindari hilangnya hak dalam proses ini.

​

Kantor Hukum Av. Yılmaz DERVİŞ, dengan pengetahuan dan pengalamannya di bidang Hukum Tata Ruang, bertujuan untuk memberikan solusi efektif kepada klien dalam menghadapi masalah hukum terkait perencanaan dan proses pembangunan. Anda dapat menghubungi kantor kami untuk segala kebutuhan konsultasi hukum dan penanganan perkara terkait hukum tata ruang.